JabarEkspres.com, BOGOR – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya melihat kondisi terkini lokasi bencana tanah longsor di Gang Barjo dan Gang Kepatihan, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Sabtu, 22 Oktober 2022.
Sebelum tiba dititik lokasi bencana, Menko PMK sempat melihat proses kerja bakti pembukaan akses jalan di lokasi sekitar longsor yang dilakukan warga bersama relawan dan petugas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Setibanya di titik lokasi bencana, Menko PMK mendapat penjelasan dari Bima Arya mengenai kronologi detik-detik peristiwa tanah longsor itu terjadi.
Menurut pandangan Muhadjir Effendy keberadaan titik bencana di permukiman tersebut memang harus ada rekayasa lokasi, termasuk adanya kemungkinan pemindahan penduduk atau relokasi.
“Dan dari pak wali kota juga sudah menyiapkan lahan (untuk rencana membuat bangunan relokasi) yang sangat mungkin digunakan, tinggal nanti pembiayaannya akan kita atur dari pemerintah pusat melalui PUPR, nanti juga dari pemerintah provinsi dan juga dukungan dari Pemerintah Kota Bogor,” ungkapnya kepada wartawan dikutip Minggu, 23 Oktober 2022.
Dalam masa tanggap darurat ini, sambung dia, pemerintah pusat sudah memberikan bantuan dan santunan kepada korban meninggal maupun mereka yang terdampak bencana alam.
Muhadjir Effendy mengaku, sedangkan untuk hunian sementara, pemerintah pusat melalui BNPB sudah menyiapkan anggaran agar para pengungsi bisa tinggal sementara di hunian sementara (huntara) di rumah kontrakan.
“Sehingga selama biaya dalam pengungsian ini menjadi tanggungan dari pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi dan pusat karena pak wali sudah menetapkan sebagai tanggap darurat sampai Desember, sehingga selama itu pemerintah pusat akan turut membantu,” paparnya.
Di tengah proses upaya penanganan tanggap darurat tersebut, pihaknya juga sudah membentuk tim untuk membantu menyelesaikan penanganan bencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Ya, jadi mengkoordinasikan seluruh stakeholder, terutama dari unsur kementerian dan pemerintah yang ada di bawah koordinasi Menko PMK itu. Kalau dalam keadaan bencana begini ada Kemensos, Kemenkes, BNPB, infrastruktur PUPR. Ini sudah lengkap ada semua, kita koordinasinya tidak di meja tapi di lapangan. Setelah kita bagi-bagi tugas selesai mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti dibawah komando pak wali kota semua bisa selesai,” jelasnya.
